NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang

oleh Pendapatan dan Belanja Daerah yang kesemuanya sesuai dengan

ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokokpokok

Pengelolaan Keuangan Daerah harus diatur dan ditetapkan dalam

Peraturan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang

Pembentukan Wilayah / Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3312 jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan

Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245,

tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3358);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4021);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4023);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4024);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4416);

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata cara

Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang

Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota

Bandung;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung;

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola perparkiran;

4

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokokpokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana

Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008;

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota

Bandung;

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005;

38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung;

39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12,13,14,15,17,18 dan

19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tanggal

15 Februari 2005 mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.059.639.014.159,00

2. Belanja Rp. 1.127.019.510.088,00

Defisit Rp. (67.380.495.929,00)

c.

3. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 101.870.495.929,23

- Pengeluaran Rp. 34.490.000.000,23

Surplus Rp. 67.380.495.929,00

5

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang

Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;

d. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Eselon;

e. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;

f. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;

g. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

i. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai

daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung

pada tanggal 16 Pebruari 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 16 Pebruari 2005

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 02